Karhutla Kalimantan Kok Nggak Jadi Bencana Nasional

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan bencana nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda wilayah Kalimantan. 

Penetapan status ini dinilai krusial agar anggaran khusus penanganan bencana dari pemerintah pusat dapat langsung dicairkan dan menjangkau lokasi terdampak.

Desakan tersebut disuarakan secara terbuka oleh anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Reda Refitra Safitrianto, saat menemui ribuan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di depan Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Selasa (20/10/2026) siang.

Di hadapan ribuan peserta aksi, Reda menyampaikan penyesalannya atas sikap lamban pemerintah pusat dalam merespons krisis ekologi di Kalimantan. Ia menilai ketiadaan status bencana nasional membuat penanganan di lapangan menjadi tidak optimal karena terhambat urusan birokrasi dan legalitas pendanaan.

“Yang saya sesalkan, sebagai anggota DPRD DIY, yaitu Presiden Prabowo tidak menjadikan ini sebagai bencana nasional. Sehingga tidak ada anggaran khusus untuk penanganan ketika tidak ada instruksi bahwa itu bencana nasional,” tegas Reda di hadapan massa aksi.

Lebih lanjut, ia menyatakan komitmennya untuk mendukung aspirasi mahasiswa yang menuntut keseriusan negara dalam memulihkan kondisi masyarakat terdampak Karhutla. 

“Saya bersikap, berdiri sebagai anggota DPRD DIY, menuntut pemerintahan pusat menjadikan Karhutla Kalimantan ini sebagai bencana nasional, sehingga secara aturan, anggaran bisa langsung ke Karhutla,” imbuhnya.

Kekecewaan mahasiswa atas korupsi dana bencana di rezim Prabowo

Pernyataan anggota dewan tersebut merupakan respons atas tuntutan ribuan mahasiswa yang telah menggeruduk kantor wakil rakyat sejak pukul 12.00 WIB. Aksi yang diinisiasi oleh berbagai elemen, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), menjadikan carut-marutnya penanganan bencana sebagai salah satu isu utama yang disuarakan.

Para mahasiswa menilai masyarakat yang menjadi korban bencana telah diabaikan. 

“Luka belum sembuh setahun bencana Sumatra, ditambah lagi gempa NTT, sekarang karhutla. Saudara-saudara kita di Kalimantan, hutan-hutannya dibakar, tinggal di wilayah yang tidak layak huni tapi masyarakatnya malah disuruh adaptasi,” pekik salah seorang orator dari HMI yang disambut riuh dukungan massa.